Pemerintah hingga saat ini belum bisa memastikan perundingan kelanjutan operasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua akan rampung pada tahun ini. Padahal pemerintah menjadwalkan semua poin perundingan bisa selesai pada Desember.

“Yang belum juga usai dibicarakan itu divestasi. Masalahnya, ya, belum juga pas, ” tutur Direktur Jenderal Mineral serta Batubara Bambang Gatot Ariyono, di kantornya, Rabu, 27 Desember 2017. Perundingan telah molor 2 x mulai sejak pemerintah serta Freeport mengawalinya pada April kemarin.

Dalam gagasan pelepasan saham, pemerintah inginkan 51 % kepemilikan di PT Freeport Indonesia. Pemerintah tinggal menaikkan sekitaran 40, 64 % karna sekitaran 9, 36 % telah dikuasai lewat PT Indonesia Asahan Aluminium, induk usaha pertambangan pelat merah.

Bambang menyampaikan, pemerintah merencanakan kuasai kepemilikan Freeport lewat pembelian hak partisipasi Rio Tinto. Hak ini berawal dari kesepakatan partisipasinya Rio Tinto dengan PT Freeport Indonesia pada 1996. Akad diteken jadi ganti kucuran dana Rio Tinto untuk penemuan cadangan mineral di Blok A tambang Grasberg punya Freeport di Papua.

Jadi gantinya, Rio Tinto memiliki hak atas 40 % aset serta produksi spesifik di Blok A. Penguasaan 40 % dari semuanya produksi Freeport Indonesia dapat didapat Rio Tinto sesudah 2022.

Bila sisi Rio Tinto telah dibeli pemerintah, kata Bambang, hak ini nanti dikonversi jadi saham. “Iya, itu jadinya ambil jalan memutar, ” katanya kepada siamplop.

Petinggi pemerintah yang ketahui sistem ini menyebutkan susunan transaksi sesungguhnya telah disetujui mulai sejak pertengahan Desember. Konversi hak Rio Tinto jadi saham dikerjakan lewat penerbitan saham baru. Konsekwensinya, saham Freeport juga akan beralih dari 60 % jadi 54, 6 %. Saham pemerintah ikut terdilusi dari 9, 36 % jadi 5, 4 %. Tetapi pemerintah memperoleh saham baru hasil pembelian dari Rio Tinto hingga keseluruhan kepemilikannya jadi 45, 4 %. Agar divestasi selesai di angka 51 %, Inalum cuma butuh beli saham Freeport sebesar 5, 6 %.

Ihwal gagasan pembelian saham itu, Bambang malas memberi komentar. “Silakan bertanya Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN, ” tuturnya. Direktur Paling utama Inalum Budi Gunadi Sadikin juga menampik berikan komentar karna terikat non-disclosure agreement.

Kepala Eksekutif Freeport McMoran Rirchard Adkerson membetulkan gagasan pihak Indonesia beli saham divestasi Rio Tinto. Menurutnya, Rio Tinto mempunyai keharusan yang sama juga dengan Freeport sebagai pemegang saham. “Proyek ini (tambang bawah tanah) yaitu hasil patungan kami dengan Rio Tinto, ” ucap Richard dalam paparan kemampuan perusahaan, akhir Oktober kemarin.

Terkecuali merampungkan masalah saham, pemerintah mesti berikan kepastian keharusan finansial berbentuk pajak, royalti, serta bea keluar untuk Freeport. Menurut Bambang, masalah ini telah disanggupi pemerintah. Ketentuan fiskal juga akan tertuang dalam ketentuan pemerintah.

Mulai sejak pertengahan th. lantas, Freeport Indonesia telah menyanggupi pembangunan sarana pemrosesan serta pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur. Tetapi pembangunan ini mandek karna perusahaan menanti lanjutan operasinya sampai 2041. Sebab, pada 2021, kontrak karya perusahaan asal Amerika Serikat ini juga akan selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *